Where Is The Map Of Palestine !!!

Harian The Guardian dari Inggris minggu lalu menerbitkan sebuah peta dunia yang terbaru. Dan pembaca bisa mengunduh peta dunia tersebut. Penulis segera mengunduh peta tersebut, dengan sebuah pertanyaan besar yang sudah lama nangkring di kepala, dimana letak negara Palestina? Ternyata, peta dunia terbaru ini belum menyebut nama Palestina, namun hanya menuliskan Jerusalem dan Israel & West Bank serta Libanon di kawasan Timur Tengah.

Bagi rakyat Indonesia, (negara) Palestina dikenal sebagai sebuah kawasan d Timur Tengah yang selalu bergejolak dan melakukan perlawanan terhadap negara Israel. Perjalanan panjang orang-orang Palestina untuk menemukan kembali rumah mereka sungguh sangat sulit. Mereka terbuang di beberapa negara di kawasan Teluk khususnya Yordan, Lebanon, Suriah dan Mesir. Belum lagi yang harus terbuang hingga ke Eropa dan Amerika dan mungkin kawasan lain di dunia.

POLHUM

MATERI PERKULIAHAN

Pokok Bahasan 1.
Pendahuluan

a. Latar belakang

Studi hukum berusia sudah sangat lama mulai dari yunani kuno sampai zaman modern sekarang ini. Dalam kurun waktu itu studi hukum telah mengalami pasang naik dan surut, perkembangan dan pergeseran mengenai metodologi pendekatannya. Pasang surut perkembangan hukum tersebut tidak lepas dari perubahan struktur sosial akibat modernisasi industrialisasi, ekonomi, politik, perkembangan perangkat lunak.

Politik Hukum UTS

1 Mafaat mempelajari politik hukum bagi SH Agar SH dapat memahami hukum melalui pendekatan politik sehingga dengan demikian SH dapat mengetahui ruang lingkup kajian politik hukum. Bagaimana arah perkembangan pembangunan hukum serta memahami dan menjelaskan hubungan kausalitas antara hukum dan politik

·         Menurut Van Apeldorn Menggunakan istilah politik perundang-undangan terbatas pada hukum tertulis.

·         Menurut Padmo Wahyono politik hukum adalah Kebijaksanaan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan suatu kebijakan berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapa hukum, penegakan hukum.

·         Menurut Satjipto Raharjo polhum adalah Adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan hukum dalam masyarakat. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika masyarakat karena politik hukum diarahkan kepada ius constituendum, hukum yang seharusnya berlaku.

·         Menurut Bagir Manan Politik hukum tidak dari politik ekonomi, politik budaya, politik pertahanan, keamanan dan politik dari politik itu sendiri. Jadi politik hukum mencakup politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapa serta penegakan hukum.

Metode Penelitian Hukum "UTS"

WAHYU SUPRIYANTO & AHMAD MUHSIN
Data merupakan bahan baku informasi, dapat didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, fakta, tindakan, benda, dan sebagainya.
Kata data berasal dari DATUM yang berarti materi atau kumpulan fakta yang dipakai untuk keperluan suatu analisa, diskusi, presentasi ilmiah, atau tes statistik. Bila dilihat dari menurut asal sumbernya, data dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu data primer dan data sekunder.  Sehingga setiap penelitan pasti memerlukan data sebagai bahan analisa.

IPU UTS

1. Ilmu Perundang-undangan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara khusus objek kajiannya adalah meneliti tentang gejala peraturan peraturan perundang-undangan yakni setiap keputusan tertulis yg dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersifat dan berlaku mengikat untuk umum. Dengan kata lain ilmu perundang-undangan berorientasi kepada melakukan perbuatan dalam hal ini pembentukan peraturan Peraturan perundang-undangan serta bersifat normatif .

Hukum Economy UTS

 cekidot !!! 

1. Sistem ekonomi pancasila terdapat dua cara pandang. Pertama, jalur yuridis formal, yang berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukum Sistem Ekonomi Pancasila adalah pasal 33 UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi oleh pasal 23, 27 ayat 2, 34, serta penjelasan pasal 2 UUD 1945. Jalur kedua adalah jalur orientasi, yang menghubungkan sila-sila dalam Pancasila. Pada dasarnya para pelopor tersebut menafsirkan SEP sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada sila I, II, III, IV, dan V.

Hukum Acara Peradilan Militer UTS

JANGAN TERPAKU PADA ARTIKEL INI AGAN, CARI BAHAN LAIN SUPAYA BANYAK PENERANGAN.  

Barang barang yang dapat di sita

• barang hasil kejahatan ( corpora delicti )
• barang yang di pergunakan untuk melakukan kejahatan ( instrument delicti

Syarat penahanan
formil : di ancam pidana penjara 3 bulan atau lebih (pasal 79 ayat 2)

materil :

• di khawatirkan mearikan diri
• merusak atau menghilangkan barang bukti 
• mengulangi tindak pidana
• membuat keonaran
• penahanan harus di lakukan dengan surat perintah