For The Haters Read This!!!

Setiap manusia yang Allah ciptakan sama sahaja, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan dan masing-masing mempunyai hati dan perasaan. Adakalanya kita tertawa dan adakalanya kita  bersedih dan menangis. Ada juga manusia yang mudah tersinggung dan terasa hati, dan ada juga manusia yang cuek bebek, Apa yang membedakannya di sini ialah bagaimana cara manusia menyikapinya.
Terasa hati? Pernahkah anda terasa hati dengan rekan-rekan anda? Bagaimana ia berlaku? Adakah teguran itu daripada golongan yang lebih baik daripada anda ataupun sebaliknya? Pernahkah anda perhatikan cara teguran mereka? Adakah teguran mereka itu secara nasihat ataupun halus dan berbaur sindiran? Saya sendiri tidak terlepas daripada disindir oleh rekan-rekan. Bukan sekali ataupun dua kali. Tetapi sudah berpuluh kali. Apa yang saya lakukan hanyalah berdiam diri.

Entrance To What Type Of Person Yourself ???

Dalam dunia ini ada dua tipe manusia yaitu manusia bodoh berlagak pintar dan manusia pintar berlagak bodoh, dalam penelitian saya ini, saya telah menemukan bahwa hampir 70 % orang memiliki tipe manusia bodoh berlagak pintar, kenapa saya mengatakan seperti itu ? Karena manusia yang bertipe bodoh berlagak pintar itu lebih banyak sok tau padahal mereka sebenarnya gak tau apa2, sehingga saya mengatakan seperti itu. Kadang mereka juga lebih cenderung gak mau mengalah dan lebih suka mempertahankan apa yang dia anggap bener dan tentu lebih susah mau menerima perkataan orang.
tipe manusia pintar berlagak bodoh paling jarang ada di dunia ini hanya 30 % saja, orang yang memiliki tipe seperti ini cenderung kelihatan bodoh di setiap hal, tapi sebenarnya mereka itu pintar, cuma sayang kepintaran itu tidak di pakai, yah seperti saya ini Hehe,. Eits gak juga yah kalo saya tipe itu, menurut saya, kalo saya itu tipe manusia jenius berlagak pintar yah begitulah kira-kira.

Victim

Jenis jenis korban :

Konggres PBB ketujuh telah mengelompokkan macam-macam korban sebagai berikut:

1. Korban kejahatan konvensional adalah korban yang diakibatkan oleh tindak pidana biasa atau kejahatan biasa misalnya, pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan lain-lain;
2. Korban non-konvensional adalah korban kejahatan yang diakibatkan oleh tindak pidana berat seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika secara tidak sah, kejahatan terorganisir dan kejahatan computer;
3. Korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan (Ilegal abuses of power) terhadap hak asasi manusia alat penguasa termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.
   

Relevankah Dikotomi Agama & Politik ???

Paradigma pemikiran yang berkembang seputar korelasi antara politik dan agama selalu diwakili dua kutub pemikiran yang bertolak belakang. Qaradhawi mengistilahkannya dengan kelompok sekuler dan kelompok Islamis. Masing-masing kelompok ini intens mengembangkan premis-premis yang mendukung pendapatnya dalam berbagai tulisan, buku dan wacana.

Perspektif kaum sekuler dan materialis selalu menganggap bahwa agama tidak lebih hanya sebatas hubungan vertikal antara seorang individu dengan Tuhannya. Bahkan mereka mengklaim bahwa agama dan politik adalah suatu hal yang mustahil untuk dipertemukan. Agama bersumber dari Tuhan, karakteristiknya pun selalu identik dengan nilai-nilai kesucian, dan tujuan jangka panjangnya adalah kehidupan akhirat. Sementara politik adalah kreativitas dan rekaan akal manusia, karakteristiknya pun selalu kotor dan penuh tipu daya, dan tujuan akhirnya tidak lebih hanya pemuas kehidupan dunia. Pemikiran ini berkembang di dunia barat, namun cukup banyak juga pemikir Arab dan dunia Islam yang berpikiran sama, semisal  Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Attaturk.

Si Kuning Sumber Penyakit Bangsa !

Suara-suara gila (terutama dari kalangan Golkar) yang mengusulkan supaya Suharto diberi gelar pahlawan nasional kelihatannya sudah agak reda, tidak selantang dan tidak lagi bertubi-tubi seperti ketika Suharto baru meninggal. Apa sajakah sebabnya, kiranya bisa sama-sama kita coba analisa, meskipun sementara dan tidak menyeluruh, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.

Meredanya suara-suara tersebut bisa karena “mereka” (Golkar dan para Suhartois lainnya) terpaksa mundur dulu, berhubung dengan adanya perlawanan yang keras dari banyak kalangan, yang mencerminkan kemarahan besar terhadap usul ini. Tetapi “mundurnya” sikap Golkar dan para Suhartois ini tidak berarti bahwa mereka menyerah begitu saja, atau bahwa mereka sudah berubah. Golkar, yang sudah terbentuk sejak lebih dari 40 tahun yang lalu (dan ini jangka waktu yang lama sekali!) dengan ideologi tertentu akan tetap merupakan Golkar yang itu itu juga, walaupun pimpinan utamanya atau pendirinya, Suharto, sudah tidak ada lagi.

Kemunafikan Partai Politik

Tanpa partai politik mustahil demokrasi bisa diwujudkan menjadi realitas kongkret, demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Dengan segenap kelebihan dan kekurangannya, demokrasi merupakan life system yang mendasari tegaknya keadilan. Inilah aksioma yang hampir tak terbantahkan, berlaku dari dulu hingga kini. Partai politik, dengan demikian, hadir sebagai instrumen untuk menghimpun kekuatan massa yang secara asertif berdiri tegak di garda depan perjuangan mewujudkan demokrasi. Imperatif keberadaan partai politik semaca ini analog dengan keberadaan korporasi dalam perekonomian. Tanpa korporasi, mustahil daya saing perekonomian mampu dikonstruksikan menjadi kenyataan. Jika korporasi merupakan anasir penting terwujudnya daya saing ekonomi, partai politik merupakan aspek fundamental terwujudnya demokrasi. Sangat bisa dimengerti pada akhirnya mengapa di negara-negara otoriter, sistem politik berpijak pada prinsip single party. Hanya di negara-negara demokratislah benar-benar lahir dan berkembang sistem multipartai.

Otonomi (Provinsi VS Kab. Kota)

Banyak wacana yang berkembang menginginkan dihapuskannya konsep local self government atau menghilangkan otonomi provinsi. Dengan kata lain, kedudukan pemerintahan provinsi hanya sebagai wakil dan menjalankan fungsi/kewenangan pemerintah pusat di daerah.

ISU mengenai titik berat otonomi daerah seolah tidak pernah tuntas dan seringkali kembali muncul ke permukaan. Meski pada era sekarang sudah jelas bahwa titik berat otonomi daerah berada di tingkat kabupaten/kota, masih banyak kalangan yang menginginkan adanya otonomi di tingkat provinsi.

Salah satunya adalah pakar pemerintahan Ryaas Rasyid yang berpendapat otonomi seharusnya berada di provinsi dengan pertimbangan masalah pengkoordinasian resources (SM, 23/10).